Penyusunan RAPBN 2025, Menkeu Sri Mulyani: Sesuai Arahan Jokowi dan Prabowo
Menkeu Sri Mulyani RAPBN 2025. (Dokumen Kemenkeu)
FAKTA.COM, Jakarta - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dalam proses penyusunan. Jika sudah rampung, RAPBN tersebut akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus 2024.
Namun masih ada beberapa tahapan yang mesti dilalui. Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers mengenai Perkembangan Ekonomi Terkini dan Arah Kebijakan APBN 2025, Senin (24/6/2024).
"Tanggal 4 Juli saya bersama dengan menteri Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia akan rapat dengan badan anggaran untuk pengesahan laporan Panja. Dan pada 9 Juli akan ada sidang paripurna untuk penyampaian laporan pembahasan KEM-PPKF yaitu kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2025," kata Sri Mulyani.
Adapun tema utama untuk RAPBN 2025 yaitu mengenai akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa tema ini memiliki program-program prioritas.
Di antaranya penguatan sektor pendidikan dengan program makanan bergizi gratis, perbaikan infrastruktur, reformasi birokrasi, hingga upaya pemberdayaan ekonomi kreatif serta keamanan pangan.
"Ini semuanya masuk di dalam tema 2025 yang konsisten dengan pemerintahan baru dan merupakan juga kelanjutan dari pemerintahan saat ini," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, melalui akun Instagram @smindrawati, Sri Mulyani menambahkan, penyusunan RAPBN 2025 telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Terutama, untuk menjaga kehati-hatian dan sustainabilitas.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan, defisit RAPBN 2025 dirancang dalam kisaran 2,29%-2,82% terhadap produk domestik bruto (PDB) sesuai pembahasan dengan Banggar DPR mengenai KEM PPKF 2025.
"Komitmen dan arahan Presiden Terpilih Prabowo untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% dan menjaga kehati-hatian fiskal, menjadi landasan kuat untuk menyusun RAPBN 2025 yang kredibel pada periode transisi."
- Menkeu, Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati
Termasuk, kata Sri Mulyani, untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan kepercayaan pasar serta keberlanjutan APBN sebagai instrumen kebijakan Pemerintah yang sangat penting dalam mencapai tujuan Indonesia Maju, Sejahtera adil dan beradab.
Dia pun mengungkapkan, dalam postur tersebut, sudah mencakup anggaran Program Unggulan Makan Bergizi Gratis - yang sesuai arahan dan persetujuan Presiden Terpilih Prabowo akan dilaksanakan secara bertahap. "Untuk RAPBN 2025 akan dimulai dialokasi sekitar Rp71 triliun," tuturnya.
Atas penjelasnnya, Sri Mulyani menegaskan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RAPBN 2025 terus dilakukan secara baik dan efektif, pada tingkat teknis antara Kemenkeu dengan Tim Presiden Terpilih.
"Sehingga dipastikan tidak ada gap dalam komunikasi dan substansi penyusunan RAPBN 2025 sehingga transisi Pemerintahan dapat berjalan baik," kata Sri Mulyani.