Mengelola BUMN Sakit, Kinerja Perusahaan Mulai Bangkit
Ilustrasi. (Putut Pramudiko/Fakta.com)
FAKTA.COM, Jakarta - Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah merilis kinerja keuangan sepanjang sembilan bulan pertama 2023. Banyak perusahaan pelat merah yang meraih cuan, namun ada juga justru merugi.
Sebagai contoh, PT Waskita Karya Tbk. Berbeda dengan BUMN karya lain yang mencatatkan laba, perusahaan ini rugi hingga Rp2,23 triliun.
Begitu juga dengan PT Garuda Indonesia Tbk yang menderita kerugian sebesar US$72 juta. PT Kimia Farma Tbk termasuk salah satu BUMN yang merugi di Kuartal-III 2023, yakni sebesar Rp130,27 miliar.
Kinerja Semester-I
Pada Semester-I 2023, secara total perusahaan BUMN mencatatkan laba bersih senilai Rp183,9 triliun. “Seiring dengan pemulihan ekonomi, kinerja BUMN juga terus meningkat secara signifikan," kata Menteri BUMN, Erick Thohir, akhir Oktober lalu.
Menurut dia, mengelola total 41 perusahaan BUMN bukanlah perkara mudah dan sederhana. Erick mengaku, ada lima prioritas yang perlu digenjot untuk membina perusahaan punya negara tersebut.
Masing-masingnya yakni, inovasi model bisnis yang mencakup restrukturisasi, teknologi dan digitalisasi, pengembangan talenta, peningkatan investasi, serta ekonomi dan sosial. Erick mengatakan, "Kami coba mendorong BUMN untuk mendapatkan investasi di luar pasar modal senilai Rp127 triliun di semua aset-aset BUMN yang bekerjasama dengan private sector, ataupun kita mendorong UMKM."
Selain itu, Kementerian BUMN juga terus melakukan refocusing BUMN sesuai dengan core value-nya. Adapun targetnya, pemerintah berencana hanya akan menyisakan 37 dari yang saat ini mencapai 41 perusahaan.
Sepanjang tahun 2023 ini, telah terdapat enam perusahaan yang dibubarkan. Ketetapan tersebut diambil dengan berbagai alasan, mulai lantaran diputus pailit oleh pengadilan, aspek kinerja, pengaruh pasar, hingga tak mampu lagi melanjutkan usaha.
Menurut Erick, untuk menjaga kinerja BUMN, pihaknya terus berupaya melakukan program bersih-bersih. Misalnya, terkait pengelolaan dana pensiun atau Dapen.
Dia mengatakan, “Bekerjasama dengan Jaksa Agung dan BPKP, kami terus lanjutkan program ini. Tidak hanya empat Dapen yang terindikasi kerugian negara Rp300 miliar, kami juga sudah minta dilanjutkan terhadap tujuh Dapen lainnya."