Defisit Transaksi Berjalan Makin Besar dan Bom Waktu Utang Luar Negeri

Ilustrasi - Bom waktu utang luar negeri RI. (Fakta.com/Rillo Hans)

FAKTA.COM, Jakarta – Nilai tukar Rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa (8/4/2025) pagi di Jakarta melemah sebesar 24 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.846 per Dolar AS dari sebelumnya Rp16.822 per Dolar AS.

Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengungkap bahwa pelemahan Rupiah bukan serta-merta karena kebijakan Trump.

Sebab, negara tetangga, seperti Vietnam, Filipina, dan India tidak mengalami depresiasi nilai tukar separah Indonesia. Walhasil, meski tekanan eksternal, termasuk kebijakan Trump mempercepat pelemahan Rupiah, permasalahan utamanya jauh lebih fundamental.

“Ini bukan sekadar persoalan eksternal, melainkan ketidaksiapan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah dalam membangun ketahanan ekonomi domestik yang tahan banting,” ujar Achmad dalam keterangan tertulis, Senin (7/4/2025).

Di satu sisi, intervensi BI dianggap lambat. Seperti diketahui, BI baru mengumumkan intervensi di pasar non deliverable forward (NDF) per awal pekan ini, sebab Rupiah merosot saat pasar domestik libur Idulfitri.

“Seharusnya, BI telah memprediksi bahwa libur panjang akan membuat pasar domestik vakum, sementara pasar global tetap aktif,” jelas Achmad.

Adapun salah satu masalah fundamental yang disinggung Achmad adalah defisit transaksi berjalan yang terus melebar. Bahkan, tahun ini diperkirakan mencapai 1,18-2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Lebih tinggi daripada Vietnam yang diprediksi surplus (2,7 persen, prediksi IMF) dan India defisit (1,2 persen prediksi ICRA),” ujar Achmad.

Defisit ini dipicu oleh ketergantungan impor yang dinilai Achmad sudah kronis. Baik di sektor retail, manufaktur, dan energi.

“Indonesia justru naik 15% pada 2024, sementara ekspor manufaktur nonmigas tumbuh namun tidak begitu signifikan,” jelas Achmad.

Di satu sisi, Indonesia juga memiliki risiko utang luar negeri (ULN) swasta dan pemerintah. Per Januari tahun ini, ULN diklaim Bank Indonesia masih sehat. Sebab, rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih mencapai 30,3 persen. Begitu juga dengan struktur ULN yang didominasi oleh utang jangka panjang.

Sementara itu, angkanya mencapai US$427,51 miliar atau meningkat 5,09 persen secara tahunan (yoy). ULN pemerintah dan BI dicatatkan sebesar US$232,12 miliar atau naik 11,53 persen (yoy). Kemudian, ULN swasta sebesar US$194,39 miliar atau turun 1,71 persen (yoy).

Namun, Achmad bilang bahwa risiko sesungguhnya bukan dari angka ULN tersebut. Risikonya adalah bagaimana ULN tersebut berinteraksi dengan fundamental perekonomian yang lemah.

“Setiap depresiasi Rupiah secara otomatis menggelembungkan nilai utang dalam mata uang lokal,” imbuh Achmad.

Intervensi Hanya Obat Pereda Sakit, Struktur Ekonomi Perlu Dibenahi

Achmad memandang, intervensi agresif BI di pasar valas dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) hanya obat semu. Indonesia juga perlu melakukan pembenahan fundamental ekonomi.

“BI perlu berani menuntut pemerintah memperbaiki komposisi APBN yang banyak terjebak pada belanja program populis yang tidak memperkuat daya beli, penciptaan lapangan pekerjaan, dan iklim investasi,” jelas Achmad.

Dari berbagai hal yang perlu dibenahi, salah satunya Achmad menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi lebih dalam. Maksudnya, Indonesia tidak boleh mengandalkan komoditas atau sektor energi tertentu saja.

“Perlu akselerasi ke sektor bernilai tambah tinggi dan penguatan sektor jasa seperti yang dilakukan Filipina,” ucap Achmad.

Di sisi lain, penguatan basis produksi domestik perlu dilakukan. Hal ini guna mengurangi ketergantungan impor untuk bahan baku industri. Kemudian, dari segi moneter, BI perlu melakukan optimalisasi cadangan devisa.

“Pertama, optimalisasi cadangan devisa. BI bisa mengalihkan sebagian dari instrumen super aman – seperti US Treasury – ke aset likuid yang berpotensi memberi imbal hasil lebih baik, tanpa mengorbankan keamanan secara drastis,” jelas Achmad.

Terakhir, BI perlu memperketat pengawasan terhadap ULN swasta. Terutama bagi sektor yang tidak menghasilkan devisa. Hal ini untuk mengurangi risiko gagal bayar saat Rupiah melemah.