Rupiah Melemah, BI Klaim Utang Luar Negeri Terkendali

Ilustrasi Pelemahan Rupiah. (Fakta.com/Putut Pramudiko)

FAKTA.COM, Jakarta - Pelemahan Rupiah memiliki berbagai implikasi. Salah satunya dalam pembayaran Utang Luar Negeri (ULN). Sebab, ULN dibayar menggunakan mata uang asing.

Seperti diketahui, Rupiah masih dalam tren pelemahannya. Bahkan, pada perdagangan Selasa (25/3/2025), Rupiah sempat melemah hingga level Rp16.653. Catatan ini merupakan yang terburuk sejak Juni 1998. Meski akhirnya, pada hari itu Rupiah ditutup di level Rp16.590 atau terkontraksi 3,1 persen Year-to-Date (YTD).

“Rupiah hanya lebih baik dari Lira Turki, yang melemah 7,4 persen YTD.  Sebagai informasi, Turki saat ini mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi yang sangat tinggi yang menyebabkan menghilangnya kepercayaan investor,” ujar Chief Economist and Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto dalam Mirae Asset Market Commentary, Rabu (26/3/2025).

Rully mengungkap, pelemahan Rupiah tersebut disebabkan oleh berbagai hal. Namun, pergerakan ke depan, hematnya masih sangat dinamis. Sebab, dipengaruhi oleh prospek ekonomi Amerika Serikat yang diproyeksikan melambat imbas dari kebijakan dagang Trump yang penuh ketidakpastian.

“Ketidakpastian global menyebabkan daya tarik investasi emerging market menurun, tidak hanya di Indonesia, tapi juga beberapa negara lain di ASEAN seperti Malaysia dan Thailand,” imbuh Rully.

Menanggapi tren pelemahan Rupiah ini, Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengingatkan sejumlah implikasi ekonomi. Salah satunya terhadap pembayaran ULN Indonesia.

“Perusahaan swasta dan pemerintah yang memiliki utang dalam mata uang asing harus membayar cicilan dengan jumlah Rupiah yang lebih besar,” ujar Syafruddin dalam keterangan tertulis, Senin (24/3/2025)

Apabila tidak dikelola dengan hati-hati, hal tersebut dapat menekan neraca keuangan dan membuka potensi risiko gagal bayar.

“Terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki lindung nilai (hedging) yang memadai,” pungkas Syafruddin.

Namun, setidaknya utang luar negeri swasta lebih terkendali, dibandingkan era 1998 saat terjadi krisis. Sebab, pada masa itu terjadi overborrowing perusahaan swasta.

“Pada saat itu sektor swasta overborrowing dalam bentuk valuta asing, misalnya Dolar sehingga terjadi depresiasi dan mereka tidak mampu membayar utang itu. Nah, kemudian juga pemerintah melakukan penutupan atau bailout hingga membuat perbankan itu lesu,” ujar Ekonom Senior INDEF, Fadhil Hasan kepada Fakta.com, Senin (17/3/2025).

Terkait posisi utang luar negeri swasta terkini, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengungkap bahwa kondisinya masih terkendali. Bahkan, posisi ULN (utang luar negeri) swasta relatif menurun.

“Pada Januari 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$194,4 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 1,7 persen,” ujar Ramdan dalam siaran pers Bank Indonesia, Senin (17/3/2025).

Jika dilihat dari jangka waktunya pun, ULN swasta masih didominasi oleh utang jangka panjang. Adapun utang jangka pendek merupakan utang dengan batas waktu kurang atau sama dengan satu tahun, sedangkan utang jangka panjang memiliki batas waktu pembayaran lebih dari satu tahun.

Dilihat dari risiko jangka waktunya pun, tren ULN swasta menunjukkan perbaikan. Data di atas menunjukkan bahwa rasio ULN swasta jangka pendek terhadap total utang semakin melandai.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkas Ramdan.