Awas! Risiko Fiskal Sedekat Pelupuk Mata, Pemerintah Perlu Antisipasi

Ilustrasi - Risiko fiskal. (Fakta.com/Rill Hans)

FAKTA.COM, Jakarta - Tekanan terhadap ruang fiskal Indonesia terlihat dari realisasi APBN Februari ini. Data menunjukkan hal yang tidak biasa, defisit APBN terlalu awal hingga peningkatan pembiayaan utang yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi APBN hingga akhir Februari tahun ini dicatatkan defisit senilai 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp31,2 triliun.

Namun, pembiayaan utang dicatatkan lebih tinggi dibandingkan angka defisit itu. Diketahui, per akhir Februari tahun ini, jumlah pembiayaan utang senilai Rp224,3 triliun. Atas catatan itu, angka pembiayaan utang hingga akhir Februari lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Informasi saja, pembiayaan utang adalah nilai bersih dari penarikan utang baru dikurangi pelunasan utang pokok lama.

Direktur Bright Institute, Awalil Rizky memandang nilai pembiayaan utang yang lebih tinggi dibandingkan angka defisit, menunjukkan bahwa ada indikasi bahwa utang tersebut disiapkan untuk memenuhi belanja 1-2 bulan berikutnya. Sebab, diperkirakan pendapatan tidak mampu mencukupi kebutuhan itu.

“Belanja bernilai cukup besar yang mesti dikeluarkan bulan Maret antara lain adalah untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR). TKD diperkirakan sebesar Rp57,1 triliun untuk mendukung layanan publik daerah. Ditambah dengan belanja bantuan sosial dan beberapa program prioritas baru seperti MBG,” kata Awalil dalam keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

Dihubungi Fakta.com, Senin (17/3/2025), Ekonom Senior INDEF, Fadhil Hasan mengungkap fenomena tersebut menunjukkan risiko fiskal yang tinggi. Walhasil, Fadhil memandang perlu ada reformulasi pengelolaan fiskal. Menurutnya, perlu disesuaikan kebutuhan belanja yang besar dengan kapasitas penerimaan negara.

“Harus dilakukan langkah-langkah korektif yang terukur,” ujar Fadhil.

Terlebih, Indonesia saat ini mengusung banyak sekali program strategis dengan modal anggaran yang besar. Di lain sisi, penerimaan negara justru terkontraksi.

“Akan berpotensi kepada krisis anggaran, dari mana kemudian pembiayaan itu dilakukan?” tegas Fadhil. Apalagi, menurut Fadhil, capaian fiskal yang tidak begitu baik juga direspons negatif oleh pasar.

Misalnya, Fadhil bilang bahwa Nomura Research Institute memperkirakan bahwa defisit fiskal Indonesia bisa mencapai 3,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini melebihi koreksi perkiraan defisit anggaran oleh Goldman Sachs yang dipatok di angka 2,9 persen, apalagi jika dibandingkan dengan target APBN yang hanya di angka 2,53 persen terhadap PDB.

Walhasil, kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia pun menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai koreksi negatif yang dilakukan oleh sejumlah lembaga investasi internasional.

“Morgan Stanley itu kan men-downgrade investasi kita itu kan menjadi underweight. Kemudian, Goldman Sachs menyatakan kita itu underweight,” ujar Fadhil.

Oleh sebab itu, Fadhil kembali menegaskan bahwa Indonesia perlu mereformulasikan ulang dan melakukan langkah-langkah korektif pengelolaan fiskalnya. Dalam hal ini, menyesuaikan angan belanja dengan kapasitas penerimaan negara.