Prabowo Minta Sri Mulyani Tingkatkan Penerimaan Pajak

Ilustrasi Target Pajak. (Dok. Fakta.com)

FAKTA.COM, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan negara. Adapun arahan tersebut termasuk dalam meningkatkan penerimaan pajak, di tengah inefisiensi yang ada.

Hal tersebut disampaikannya dalam Mandiri Investment Outlook di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

“Kita mendapat perhatian dari Bapak Presiden sendiri untuk lebih banyak melakukan pemungutan, terutama dalam mengatasi masalah kebocoran, penggelapan pajak, penghindaran pajak," ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan tersebut, Bendahara Negara itu juga mengamini bahwa rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih sangat rendah. Terlebih, jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Bahkan, belum lama ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap bahwa World Bank pernah mengkritik kinerja pajak Indonesia.

“Kita salah satu negara yang men-collect pajaknya tidak baik. Kita disamakan dengan Nigeria,” ujar Luhut dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kamis (9/1/2025).

Dominasi Sektor Informal

Lantas, apa yang sebenarnya menghambat penerimaan pajak Indonesia?

Beberapa waktu lalu, Ekonom Bank Permata, Josua Pardede pernah mengungkap alasannya. Menurut Josua, salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak Indonesia adalah dominasi struktur tenaga kerja informal.

Seperti diketahui, lanskap ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh pekerja informal. Bahkan, hal tersebut sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan hampir tidak ada perubahan yang signifikan.

Berdasarkan rilis data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja informal di Indonesia sekitar 83,83 juta orang. Ini setara dengan 57,95 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

Menurut Josua, tingginya pekerja informal berimplikasi pada rendahnya penerimaan pajak penghasilan. Sebab, pekerja informal tidak memiliki kepastian penghasilan.

“Akibatnya, mereka tidak membayar pajak penghasilan secara teratur atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengurangi potensi penerimaan pajak penghasilan bagi negara,” kata Josua kepada Fakta.com beberapa waktu lalu.

Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, pajak penghasilan merupakan salah satu kontributor penerimaan pajak terbesar Indonesia.

Selain itu, menurut Josua sektor informal kebanyakan tidak terdata dengan baik di sistem pemerintah. Hal ini berimplikasi pada tingginya pelaku usaha yang tidak memiliki NPWP.

"Hal ini berakibat pada sulitnya pengawasan dan pengumpulan pajak," tutur Josua.

Di samping itu, Josua bilang bahwa secara umum, pekerja informal tidak terliterasi keuangan dengan baik. Walhasil, banyak yang belum memahami kewajiban membayar pajak atau cara pelaporan pajak. Dengan begitu, tingkat kepatuhan pajak menjadi buruk.

Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah?

Di tengah dominasi struktur kerja informal, tentu solusinya adalah meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan.

Dalam hal ini, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal menyampaikan korelasinya dengan kebijakan investasi di Tanah Air.

Menurutnya, Indonesia sudah tidak bisa hanya menargetkan bidikan investasi dari sekadar angka nominal saja.

Akan tetapi, perlu pula memikirkan dampaknya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Terlebih, untuk investasi di bidang program kerja prioritas pemerintah, seperti hilirisasi.

“Jadi artinya kebijakan hilirisasi kedepan ini perlu memperhatikan KPI (key performance indicator) ini, sejauh mana strategi desain kebijakan investasinya itu betul-betul mendorong output yang lebih tinggi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak,” ujar Faisal.

Berkaitan dengan pernyataan Faisal, data menunjukkan bahwa pertumbuhan serapan tenaga kerja dari investasi yang masuk ke Tanah Air melambat, kendati angkanya masih tinggi. Begitu juga dengan rasio serapan tenaga kerja terhadap jumlah investasi yang masuk.

Menanggapi hal ini, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani pun mengamini bahwa serapan tenaga kerja dari realisasi investasi yang masuk ke tanah air belum optimal. Sebab, program hilirisasi yang dijalankan pemerintah belum sampai ke tahap industrialisasi.

“Jadi kami meyakini apabila hilirisasi ini sudah berjalan sampai ke industrialisasi nya. Itu peningkatan lapangan pekerjaannya akan juga lebih meningkat,” tutur Rosan dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan IV-2024 di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).