Naik Turun Anggaran Kementerian
Ilustrasi. (Dokumen Fakta.com/Adelia Bayumurti)
FAKTA.COM, Jakarta - Proses penyusunan anggaran kementerian tahun 2025, berlangsung. Beberapa di antaranya sudah masuk pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Berdasarkan Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, total pagu indikatif 34 kementerian mencapai Rp736,3 triliun. Nilai tersebut turun 5,09% dari pagu dalam KEM PPKF 2024.
Penurunan total pagu tersebut sejalan dengan menurunnya sebagian besar pagu indikatif kementerian. Total kementerian yang pagu indikatifnya turun mencapai 22 atau setara dengan 64,7% dari total kementerian.
Lebih rinci, kementerian dengan penurunan pagu paling dalam dialami Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebesar 49,08% dari Rp15,16 triliun menjadi hanya Rp7,72 triliun.
Sementara kementerian dengan kenaikan pagu paling tinggi adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar 48,91% dari Rp3,21 triliun menjadi Rp4,78 triliun.
Di sisi lain, urutan kementerian dengan jumlah pagu terbesar juga bergeser. Dalam KEM PPKF 2024, Kementerian PUPR memimpin pagu terbesar dengan nilai Rp128,16 triliun.
Namun dalam KEM PPKF 2025, pagu Kementerian PUPR turun 40,99% menjadi Rp75,63 triliun. Alhasil, posisi teratas kementerian dengan pagu indikatif terbesar di 2025 adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Masih berdasarkan KEM PPKF 2025, pagu Kemenhan mencapai Rp155,98 triliun atau naik 26,35% dari Rp123,45 triliun.
Di Bawah Kemenhan ada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp90,61 triliun, kemudian Kemendikbudristek Rp83,19 triliun. Disusul Kementerian Agama Rp78,02 triliun, dan Kementerian Sosial Rp77,19 triliun.
Lantas, apa saja program-program yang disiapkan lima kementerian dengan pagu terbesar itu? Ini rinciannya.
Dari dokumen KEM PPKF itu, beberapa kementerian telah melakukan pembahasan dengan DPR. Beberapa di antaranya telah mengajukan tambahan anggaran untuk mendukung program-program yang disiapkan.
Sebagai informasi, dokumen KEM PPKF 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi struktural untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Alhasil, pemahaman atas konteks ekonomi makro dan arah serta strategi kebijakan fiscal, dibutuhkan untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi tersebut.
Adapun dokumen tersebut menjadi bahan pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR untuk menyusun RAPBN 2025.